Rupa Jakarta dari Masa ke Masa

Wajah Jakarta terus berubah sejak pendudukan VOC hingga kini. Di awal pemerintahan Indonesia berdiri, kota ini kotor dan tak terurus. Pembangunan terus digiatkan dan membuat Jakarta menjadi kota besar dan modern. Namun, masalah yang sama masih mendera hingga sekarang: kepadatan penduduk, pemukiman kumuh, kemacetan dan polusi.

Tanggal 30 Mei 1619 menandai keberhasilan misi ambisius Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieterszoon Coen. Pada hari itu, ia menaklukkan Jayakarta dan meletakkan pondasi pusat administrasi serta perdagangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Hindia Belanda. Peristiwa ini mengakhiri riwayat Jayakarta yang masih belia—baru berdiri sejak 22 Juni 1527—dan menggantinya dengan nama baru: Batavia. Asal-usul nama “Batavia” merujuk pada leluhur bangsa Belanda, “Batavier”, seperti diungkapkan sejarawan Adolf Heuken SJ dalam bukunya Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20.

Sekitar tahun 1621, Batavia mulai dibangun di tepi timur Sungai Ciliwung. VOC tak segan menghapus jejak Jayakarta. Rumah gedek (anyaman bambu) yang khas, dilarang dengan alasan mudah terbakar. Sebagai gantinya, berdiri rumah-rumah batu beratap genteng—bahkan gentengnya diimpor langsung dari Belanda mulai tahun 1627. Dekade 1630-an menjadi saksi kebangkitan perdagangan Batavia. Kemakmuran ini memikat pedagang dari berbagai penjuru, termasuk Tiongkok, memicu geliat perdagangan inter-Asia dan Eropa. Seiring majunya perniagaan, kota pun berkembang pesat, meluas ke wilayah timur dan barat Sungai Ciliwung.

Memasuki tahun 1640-an, pembangunan kian masif. Hutan dibuka untuk perkebunan, bangunan perkotaan menjulang, termasuk sebuah kasteel (benteng) yang menjadi kediaman resmi Gubernur Jenderal sekaligus pusat kendali VOC. Di seberangnya, di sisi barat Ciliwung, didirikan gudang-gudang megah untuk menimbun harta karun rempah: cengkeh, pala, dan kulit pala dari Maluku; lada dari Banten, Jambi, dan Palembang.

Tak hanya produk Nusantara, gudang-gudang ini juga menjadi simpanan komoditas global: Teh dari Tiongkok, kopi dari Yaman, vernis dari Jepang, hingga sutra Persia. Barang-barang berharga ini dikumpulkan di Batavia untuk dicatat rapi oleh administrasi VOC sebelum dikapalkan ke berbagai penjuru jaringan perdagangannya yang membentang dari Asia hingga Eropa. Aliran keuntungan yang deras mengisi pundi-pundi semua lapisan VOC, mulai dari Gubernur Jenderal hingga kelasi biasa.

Kejayaan VOC bertahan hingga tahun 1799, sebelum akhirnya ambruk diterpa korupsi. Tongkat kekuasaan atas Hindia Belanda kemudian beralih ke pemerintah Belanda, yang berkuasa sampai kedatangan Jepang pada tahun 1942. Gudang-gudang megah peninggalan masa keemasan VOC itu kini menjelma menjadi Museum Bahari, menyimpan cerita kemegahan Batavia di jantung Jakarta modern.

Menurut sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso, wajah Batavia di bawah Belanda memang terbagi dalam dua babak berbeda: Era monopoli VOC dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Batavia masa VOC disebutnya sebagai “mirip kota-kota di Belanda”. Ciri utamanya adalah kota bertembok. “Secara arsitektur, morfologi, tata kota, maupun administrasi, persis seperti di Belanda. Penduduknya tetap kosmopolitan, melanjutkan tradisi sejak Sunda Kelapa dan Jayakarta,” jelasnya kepada  (11/6/2025).

Memasuki masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, karakter Batavia bergeser. Bondan menekankan, “Batavia berubah menjadi pusat pemerintahan, bukan lagi pusat perniagaan seperti zaman VOC. Tata kota dan layout-nya pun beradaptasi.” Pusat administrasi yang semula terkonsentrasi di utara Jakarta (sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa/Batavia Lama), dipindahkan ke selatan—ke kawasan yang kala itu bernama Weltevreden. Di Jakarta modern, wilayah ini mencakup kawasan Istana Negara hingga Lapangan Banteng.

Titik balik terjadi tahun 1942. Saat Jepang menguasai Batavia, segala hal berbau Belanda dihapus. Nama “Batavia” pun berganti menjadi Jakarta Tokubetsu Si (Jakarta Kota Istimewa). Pasca-kepulangan Jepang tahun 1945, peran Jakarta semakin vital bagi Indonesia: Naskah proklamasi dirumuskan dan dibacakan di sini. Kota ini juga menjadi “kota diplomasi,” tempat perundingan sengit antara pemerintah Indonesia dan Sekutu berlangsung selama masa revolusi.

Setelah merdeka, Presiden Sukarno bertekad membentuk wajah Jakarta yang lebih Indonesia dan melepaskan sisa-sisa kolonialisme. Bondan menjelaskan, pusat pemerintahan yang semula di Weltevreden, oleh Sukarno digeser ke koridor Jalan Sudirman-Thamrin. “Sukarno ‘membangun ulang’ Jakarta,” ujar Bondan, “melalui simbol-simbol monumental.”

Tugu-tugu seperti Tugu Selamat Datang (Bundaran HI), Tugu Pemuda Membangun (Senayan), Patung Dirgantara (Pancoran), dan Monumen Pembebasan Irian Barat (Lapangan Banteng) sengaja dibentuk sebagai poros Jakarta—dengan Monas sebagai pusatnya—untuk mencerminkan semangat bangsa. Namun, Bondan mengingatkan bahwa Jakarta awal kemerdekaan jauh dari kata sejahtera. Keamanan terganggu oleh residu Perang Dunia II dan gejolak dalam negeri, termasuk dua agresi militer Belanda (1945-1949).

Kondisi ini memaksa ibu kota sempat pindah ke Yogyakarta (4 Januari 1946). “Jakarta tetap menjadi ‘kota diplomasi’ tempat berbagai bangsa berinteraksi,” kata Bondan, “tapi kehidupan warganya memprihatinkan.”

Dana pemerintah terbatas, pendidikan belum merata, kota kotor dan tak terurus. Kriminalitas merajalela—perampokan, penculikan, dan pembunuhan kerap terjadi. Ledakan populasi (1,05 juta jiwa pada 1947) tak diimbangi ketersediaan hunian, memunculkan gelandangan di mana-mana. “Singkatnya, keindahan Jakarta pasca-merdeka masih sekadar mitos,” ucap Bondan.

Pada Juli 1948, dimulai pembangunan kota satelit, Kebayoran Baru, yang diperuntukkan bagi kurang lebih 100.000 orang. Di saat yang sama dibangun pula jalan penghubung dengan Menteng. Presiden Sukarno saat itu meminta didirikan gedung-gedung minimal bertingkat tiga di bagian-bagian tertentu sepanjang jalan itu. Dengan semangat dekolonisasi ekonomi yang masih membara, Bung Karno mengumumkan Gerakan Benteng pada 1950 yang diusulkan Mendag Soemitro Djojohadikusumo. Tujuannya, melindungi pribumi di bidang ekonomi, misalnya dengan memberi lisensi impor dan kredit murah.

Perkembangan pesat Jakarta baru terlihat di periode 1960-an. Di masa inilah bangunan-bangunan monumental mulai dirancang dan dibangun. Namun, dalam bukunya, Adolf Heuken SJ menulis dengan pedas: “Di satu sisi, Sukarno terbilang berhasil mempercantik Jakarta, tetapi perencanaannya buruk sekali. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), inflasi meroket, utang menggunung, transportasi tak memadai, harga beras kian mahal, dan kampung-kampung tak dibenahi.”

Dosa Sukarno seakan tertebus secara tidak langsung ketika ia mengangkat Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta pada 1966. Menduduki tampuk kekuasaan ibukota, Ali langsung menelurkan kebijakan ekstrem untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan-kebijakannya dipandang kontroversial, karena legalisasi judi yang lama-lama disusupi prostitusi terselubung, sampai-sampai ia disemati julukan “Gubernur Maksiat”.

Menurut catatan Heuken, pendapatan Jakarta meningkat pesat dari Rp66 juta pada 1966 menjadi Rp89,5 miliar pada 1977. Uang tersebut ia gunakan untuk membangun sekolah, menggaji guru, membangun puskesmas, memperbaiki dan menambah jalan, mengganti bus-bus tua, hingga membangun pusat kebudayaan seperti Taman Ismail Marzuki (TIM).

Buah kerja keras Ali sudah bisa dirasakan warga Jakarta pada awal 1970-an ketika kondisi ekonomi mulai membaik. Pekan Raya Jakarta yang sudah diadakan sejak 1968, yang mempromosikan hasil produksi dari seluruh penjuru negeri dan perusahaan asing, berangsur ramai dikunjungi masyarakat.

Wilayah-wilayah pemukiman baru dirancang dan dibangun. Pemukiman-pemukiman ini meliputi Pulo Mas (1963), Pluit (1966), Sunter (1967-1973), Permata Hijau (1973), Kuningan (1980-an), dan Kelapa Gading (1990). Ini merupakan bagian dari Master Plan yang dibuat pada tahun 1967 di mana Jakarta akan dibagi ke dalam beberapa kawasan khusus. Kawasan khusus itu meliputi kawasan pusat (pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan kedutaan), kawasan utara (pelabuhan, gudang), kawasan barat (bisnis), kawasan selatan (pemukiman), dan kawasan timur (industri).

Bangunan real estate juga dibangun. Real estate tidak hanya menyediakan pemukiman, tetapi ditambah pusat belanja dan sarana olahraga. Dibangunlah kawasan elit Pondok Indah pada 1970-an di mana banyak ekspatriat menjadi penghuninya, yang sekaligus menyebabkan demografi penduduknya lebih homogen dari segi strata sosial. Di akhir 1980-an, real estate banyak dibangun di wilayah perbatasan karena Jakarta sudah tak punya lahan lagi, termasuk Bumi Serpong Damai (BSD) sejak 1989 dan Lippo Village sejak 1993.

Ali pun mulai menghendaki joint venture dengan perusahaan asing bernama beken seperti Toyota, Sony, Mercedes, Phillips, hingga Nike. Investasi luar negeri menjamur di Jakarta karena kota ini sudah terbilang aman dan teratur. Gedung-gedung perkantoran modern dibangun di Jln. Thamrin, Jln. Sudirman, hingga Jln. Kuningan. Alhasil, dalam kurun waktu sekitar 30 tahun saja, Jakarta yang tadinya kotor di awal masa kemerdekaan berganti wajah menjadi lebih mengagumkan dan modern tiga dekade kemudian.

Pertumbuhan ekonomi yang baik membuat warganya juga tak begitu khawatir soal penghidupan keluarga dan untuk memperbanyak keturunan. Jumlah populasi pun bertambah. Pada 1965, jumlah penduduk Jakarta adalah 3.813.000 jiwa. Lebih dari tiga dekade kemudian, pada tahun 2000, jumlah penduduknya 9.588.194 jiwa. Tentu saja, selain karena jumlah keturunan bertambah, kenaikan angka tiga kali lipat itu juga dipengaruhi oleh arus migrasi.

Lebih lanjut, arus migrasi menyebabkan overspill—perpindahan ratusan warga Jakarta atau emigran lain dari Indonesia per tahun ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Mau tak mau Jakarta juga harus memikirkan bagaimana menyediakan sarana transportasi agar orang-orang ini, yang mayoritas pekerja yang pulang-pergi dari Bodetabek ke Jakarta, bisa menempuh pekerjaan dengan nyaman dan murah.

Alhasil, jalan tol pertama ke Bogor selesai pada 1978, tol ke Merak pada 1984, dan ke Cikampek pada 1988. Pada 1985, Bandara Soekarno-Hatta dibuka dan dilengkapi juga dengan jalan tol. Inner ring road atau trayek Pluit ke Tanjung Priok, termasuk Bypass, selesai pada 1982.

---

Mengenai transportasi, Jakarta punya sejarahnya sendiri. Jakarta menyimpan catatan panjang tentang evolusi transportasinya. Segera setelah proklamasi kemerdekaan 1945, geliat kedaulatan terasa di jalanan ibu kota. Trem listrik dan bus-bus yang sebelumnya dikelola perusahaan Jepang, Jakaruta Shiden, resmi diambil alih Indonesia. Nama perusahaan pun berganti menjadi Trem Djakarta Kota, menandai babak baru transportasi lokal yang kemudian dinasionalisasi pada 1957 menjadi Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Namun, nasib trem tak sepanjang harapan. Di era 1960-an, Presiden Sukarno memutuskan mengakhiri operasinya, menganggap trem tak lagi selaras dengan wajah kota besar yang ia impikan. Trem pun menghilang dari jalanan, digantikan oleh bus PPD, oplet yang merajai sudut-sudut kota, dan kereta api listrik (KRL) Jabodetabek yang mulai beroperasi pada 1979.

PPD sendiri memulai langkahnya dengan bus Leyland bantuan Australia tahun 1956. Awalnya, bus-bus Dodge asal Amerika mendominasi armadanya. Kemudian, muncul “Si Jangkung”, sang bus tingkat pertama berwarna merah menyala buatan Inggris yang legendaris. Dengan kapasitas 83 penumpang, Si Jangkung setia melayani rute Blok M-Salemba-Pasar Senen (PPD 14) hingga pensiun pada 1982. Posisinya kemudian diisi bus tingkat Leyland dan Volvo yang mengaspal hingga 1995, di mana PPD pernah mengoperasikan sekitar 80 bus tingkat. Armada bus tunggal PPD pun membengkak, mencapai 1.882 unit pada 1987.

Tak hanya PPD, swasta juga berperan. Mayasari Bakti muncul sebagai pemain penting. Kedua raksasa ini bahkan mengoperasikan bus mini sejak 1962, didatangkan langsung dari Jerman Timur. Bus mini ini sempat mendapat kehormatan mengangkut atlet Ganefo atas perintah Bung Karno. Sayangnya, pamornya tak bertahan lama. Pemerintah kemudian mengatur bus mini ini agar bergabung ke PT Metro Mini atau membentuk Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) pada 1976. Dua tahun kemudian, Gubernur Tjokropranolo meresmikan keduanya sebagai pengelola resmi.

Bus mini sempat menjadi raja jalanan dan andalan warga. Namun, kejayaannya memudar seiring kelahiran pesaing baru: TransJakarta. Hadir tahun 2004 dengan konsep modern, murah, mudah, dan aman, TransJakarta mengubah wajah transportasi ibu kota. Hingga akhir 2024, armadanya mencapai 4.545 bus yang melayani 269 halte di 14 koridor, bahkan merambah ke kota penyangga seperti Tangerang, Depok, dan Bogor sebagai TransJabodetabek. Tak ketinggalan zaman, TransJakarta mulai menguji coba bus listrik sejak 2021 dan telah mengoperasikan 300 unit di akhir 2024.

Langkah modernisasi terus berlanjut dengan kehadiran MRT Jakarta pada 2019. Menghubungkan Lebak Bulus di selatan dengan Bundaran HI di pusat kota, moda rel ini langsung digandrungi warga. Sepanjang 2024, MRT mencatatkan 40,8 juta penumpang dengan rata-rata harian 111.534, jauh melampaui target!

Perkembangan pesat ini disoroti pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Ia melihat transportasi Jakarta tak hanya berkembang, tapi juga menjadi semakin modern dan nyaman. Kehadiran transportasi publik masif, terutama perluasan TransJakarta ke Bodetabek, dinilainya krusial. “Ini mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, biang kemacetan Jabodetabek,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah memperluas akses transportasi publik hingga ke pemukiman warga, mencontoh kebijakan sebelum era 1990-an. Tanpa akses memadai, warga terpaksa membeli kendaraan pribadi, menambah beban hidup dan kemacetan.

Faktanya, komposisi transportasi umum di Jabodetabek masih timpang: hanya 2% berbanding mobil (23%) dan sepeda motor yang mendominasi 75%. “Sepeda motor menjadi kendala terbesar untuk mengalihkan pengguna ke angkutan umum,” tegas Djoko.

Ia mengusulkan pembatasan operasi sepeda motor di kawasan perkotaan, mengingat risikonya yang tinggi terhadap kecelakaan dan kontribusinya pada kemacetan. Pembatasan serupa pernah sukses di Jalan MH Thamrin-Sudirman tahun 2016, mengurangi volume kendaraan 22,4%, meningkatkan kecepatan dan waktu tempuh, serta menurunkan pelanggaran dan kecelakaan hingga 30%. Djoko berharap kebijakan serupa dihidupkan kembali demi efisiensi transportasi Ibu Kota.

---

Kembali ke pembangunan, pada 1980-an hingga 1990-an atau di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Jakarta mengalami modernisasi besar-besaran dengan munculnya gedung-gedung pencakar langit dan pusat-pusat bisnis baru. Tidak hanya di kawasan MH Thamrin, tapi Sudirman, Kuningan, dan Gatot Subroto berkembang pesat menjadi pusat bisnis dengan infrastruktur yang lebih modern dan dikenal dengan segitiga emas.

Pada 1991, Soeharto meresmikan pusat perbelanjaan mewah yang ada di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, yakni Plaza Indonesia. Gedung Plaza Indonesia ini menjadi superblok lantaran menggabungkan Plaza Indonesia Shopping Centre dan Hotel Grand Hyatt Jakarta. Lokasi bangunan ini merupakan bekas Hotel Asoka atau Press House Asian Games 1962 yang sudah dirobohkan.

Gedung mewah tersebut dibangun PT Bimantara Siti Wisesa, Eka Tjipta Widjaja, dan Ferry Teguh Santosa dan dirancang oleh Hellmuth, Obata & Kassabaum dari Amerika Serikat. Pembangunan mulai dilakukan pada Maret 1987.

Pembangunan Plaza Indonesia ini dimulai dari ide Titiek Soeharto, anak Presiden Soeharto. Dia disebut menginginkan Jakarta memiliki mall bertaraf internasional sebagaimana yang ada di kota metropolitan di negara lain. Titiek pun mengungkapkan gagasannya kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kala itu yakni Soesilo Soedarman. Setelah mendapat dukungan penuh dari keluarga Cendana, akhirnya pembangunan itu dilakukan dan selesai pada 1991.

Sampai saat ini, di koridor Sudirman-Thamrin terdapat banyak gedung pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan lain sebagainya. Gedung-gedung pencakar langit menjamur di wilayah ini. Seiring berkembangnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perpolitikan, perekonomian, hingga pusat perbelanjaan. Tantangan yang dihadapi Jakarta juga semakin besar.

Padatnya penduduk dan permukiman membuat banjir tidak bisa dielakkan. Banyaknya kendaraan dan kemacetan membuat polusi di Jakarta tidak terurai. Tantangan lainnya, pembangunan-pembangunan ini membuat Jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau yang jumlahnya sangat minim.

Menurut Mahawan Karuniasa, Ahli Lingkungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI), masalah lingkungan Jakarta sangat kompleks. Faktor utamanya meliputi penduduk belasan juta, kepadatan kendaraan, serta lemahnya pengelolaan limbah. “Pemerintah cenderung bersifat reaktif saat menangani banjir atau polusi,” ujarnya. Artinya, solusi yang diambil seringkali tidak menyentuh akar masalah.

Misalnya, kata Mahawan, persoalan banjir di Jakarta bisa terjadi lantaran dua hal. Pertama, hujan ekstrem di Bogor, yang daerah resapannya sudah berkurang, mengalirkan banjir ke Jakarta. Sayangnya, koordinasi penanggulangan antara Pemerintah Jakarta dan Bogor dinilai masih lemah. Inilah akar penyebab banjir kiriman yang terus berulang.

Kedua, masalah Lokal: Banjir yang murni terjadi di Jakarta seringkali bersumber dari saluran air, drainase, dan sungai yang menyempit. Penyempitan ini akibat buruknya pengelolaan sampah dan limbah. “Penegakan hukum bagi pembuang sampah sembarangan masih lemah,” tegas Mahawan. Solusi yang ada, seperti mengeruk sungai saat banjir atau membersihkan permukiman kumuh, sifatnya temporer dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Begitu juga dengan ruang terbuka hijau, pemerintah dianggap tidak memperhatikan sehingga jumlahnya sangat kurang di Jakarta. Padahal, dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk Jakarta, idealnya 30 persen wilayah harus berupa RTH yang memiliki fungsi ekologis, sosiologis, maupun ekonomis. “Pemerintah dinilai kurang memperhatikan hal ini,” kata Mahawan.

Permasalahan lain adalah banyaknya permukiman kumuh di bantaran sungai. Secara ekologis, area ini seharusnya menjadi jalur hijau, bukan lokasi permukiman. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu tegas namun manusiawi. “Bukan dengan mengusir penduduk agar wilayahnya jadi hijau,” jelas Mahawan. “Relokasi harus berbasis hak. Mereka adalah manusia yang berhak hidup, bahkan berhak hidup lebih baik.”

 

Sumber: Inilah.com